WaraBerita.com – NATO menggelar latihan Angkatan Udara terbesar dalam sejarah aliansi itu sejak Senin ketika perang Rusia dan Ukraina terus berkecamuk. Manuver besar-besaran aliansi tersebut melibatkan 250 pesawat dan sekitar 10.000 tentara. Menurut militer Berlin, latihan yang dijuluki “Air Defender 23” tersebut diselenggarakan oleh Jerman antara 12 dan 23 Juni. Operasinya berlangsung di sebagian besar wilayah udara Jerman, Belanda dan Republik Ceko.
Dari 250 pesawat yang dikerahkan, 100 di antaranya diterjunkan oleh Amerika Serikat (AS). Selain AS, manuver besar-besaran ini juga dihadiri oleh 24 negara lain, termasuk tidak hanya anggota NATO, tetapi juga Swedia dan Jepang.
Fokus dari latihan perang ini adalah untuk mengoptimalkan dan memperluas kerja sama antara negara-negara peserta, dengan rencana untuk memodelkan skenario bantuan Pasal 5 NATO. Klausul tersebut, yang terletak di jantung blok militer pimpinan AS, menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota aliansi akan menjadi serangan terhadap mereka semua.
Duta Besar AS untuk Jerman Amy Gutmann mengatakan bahwa dia akan sangat terkejut jika ada pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, yang tidak memperhatikan apa yang ditunjukkan dari semangat aliansi ini.
Menurut Bundeswehr Jerman, latihan tersebut, yang dimaksudkan untuk berlangsung hingga empat jam sehari, akan mengakibatkan beberapa zona udara dibatasi untuk penggunaan militer pada waktu tertentu dalam sehari, kemungkinan menyebabkan gangguan lalu lintas udara tertentu.
Sementara pihak berwenang Jerman bersikeras bahwa mereka akan mencoba untuk meminimalkan dampak “Air Defender 23” pada populasi, Matthias Maas, kepala serikat pengawas lalu lintas udara Jerman, memperingatkan bahwa latihan tersebut dapat memiliki efek besar pada operasi penerbangan sipil.
Berbicara kepada stasiun televisi ZDF, kepala Angkatan Udara Jerman Ingo Gerhartz mengatakan bahwa latihan tersebut pertama kali disusun pada tahun 2018 sebagai bagian dari tanggapan NATO terhadap tindakan Rusia di semenanjung Crimea.
Crimea sebelumnya adalah wilayah Ukraina, namun memisahkan diri dan bergabung dengan Rusia melalui referendum pada 2014. Namun Kyiv dan sekutu Baratnya tidak mengakui referendum tersebut dan menganggapnya sebagai aneksasi oleh Moskow.
